PRESSNEWS.ID — Persoalan krisis air bersih dan buruknya kondisi drainase menjadi keluhan utama masyarakat Kelurahan Air Itam dan Sinar Bulan, Kota Pangkalpinang, saat menyampaikan aspirasi kepada Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hardi Efendi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Warung Kopi Mangkalok, Air Itam, Pangkalpinang, Minggu malam (13/9/2026).
Di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, warga mengaku membutuhkan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perbaikan saluran air dan drainase dinilai mendesak agar sumber air yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menanggapi keluhan tersebut, Hardi Efendi menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait perbaikan saluran air serta mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan air bersih.
“Keluh kesah daripada masyarakat terkait air mandi, musim kemarau ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah kita mencoba mendorong untuk dilakukan perbaikan saluran-saluran air agar semua masyarakat bisa menikmati, apalagi di musim kemarau ini untuk menikmati sungai-sungai yang masih bisa dimanfaatkan,” ujar Hardi.
Menurut Hardi, persoalan air bersih tidak cukup diselesaikan hanya dengan langkah jangka pendek. Infrastruktur pendukung seperti drainase dan saluran air juga perlu dibenahi agar sumber air yang ada dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Namun, upaya merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat juga harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Hardi menyebut kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Babel saat ini mengalami penurunan cukup signifikan.
“Terkait daripada anggaran kita, perlu bapak-bapak ketahui, Provinsi Bangka Belitung saat ini PAD-nya hanya Rp1,9 triliun, yang tadinya dari Rp3,6 triliun. Rp1,9 triliun itu sudah dihabiskan 50 persennya untuk gaji dan tunjangan pegawai, maka masih menyisakan sekitar Rp900 miliar lebih untuk pembangunan,” bebernya.
Keterbatasan anggaran tersebut, kata dia, turut berpengaruh terhadap pembahasan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan skala prioritas pembangunan daerah.
Hardi mengakui pembahasan anggaran di DPRD kerap berlangsung dinamis. Sejumlah usulan yang sebelumnya dihimpun dari masyarakat terkadang harus kembali diperdebatkan dan diseleksi dalam proses pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar).
“Terkadang di ruang rapat itu kita sering berdebat sama teman-teman yang ada di Banggar. Jadi yang sudah kita usul kadang-kadang dicoret teman-teman kita yang di Banggar. Nah, ribut itu kadang-kadang, Pak,” ungkapnya.
Meski demikian, Hardi menilai aspirasi yang disampaikan langsung masyarakat memiliki nilai penting dalam menentukan arah pembangunan. Sebab, usulan tersebut lahir dari kebutuhan nyata yang dirasakan warga sehari-hari.
“Menurut kami, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat itu adalah yang terbaik di dalam bidang pembangunan. Kenapa? Karena dikala masyarakat mengajukan suatu kegiatan atau yang dibutuhkan, itu lebih baik daripada pemerintah menganggarkan sesuatu yang belum dibutuhkan,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan saluran air yang menjadi salah satu keluhan warga Air Itam. Menurutnya, kebutuhan tersebut merupakan persoalan konkret yang semestinya menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.
“Nah ini sebenarnya Pokir itu sangat baik menurut kami, tetapi apalah daya kadang-kadang ada beberapa yang dicoret teman-teman di eksekutif. Tapi apa yang diajukan soal saluran air tadi, insya Allah akan kami perjuangkan,” tegas Hardi.
Hardi berharap aspirasi masyarakat Air Itam dan Sinar Bulan tidak berhenti sebatas penyampaian dalam forum reses. Ia mendorong adanya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah agar persoalan drainase dan kebutuhan air bersih dapat segera ditindaklanjuti melalui solusi yang konkret.
