PRESSNEWS.ID — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Elvi Diana menegaskan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah agar implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dapat berjalan efektif.
Menurut Elvi, dukungan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang berbagai program perlindungan, termasuk penyediaan fasilitas rumah aman hingga proses pemulihan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.
Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Babel ini berharap hasil pembahasan panitia khusus (pansus) Perda PPA DPRD Babel dapat disusun lebih komprehensif dan mampu menyentuh persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia menilai regulasi yang dibentuk nantinya harus lebih luas, terintegrasi, dan menyentuh aspek kemanusiaan hingga ke tingkat desa.
Anggota Komisi IV DPRD Babel tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebatas kasus kekerasan fisik atau keberadaan rumah aman semata.
Menurutnya, masih banyak persoalan sosial lain yang masuk dalam ranah perlindungan perempuan dan anak, seperti seorang istri yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya yang juga termasuk bentuk kekerasan.
Begitu pula anak yang tidak mendapatkan asupan gizi memadai akibat kelalaian orang tua hingga kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
“Jadi kami sangat mendukung Perda PPA ini ada di Provinsi Babel,” ujar Elvi Diana.
