PRESSNEWS.ID — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Taufik Mardin menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 yang digelar di Desa Air Batu, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Jumat (15/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang menjadi perhatian utama, mulai dari pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, perlindungan perempuan, hingga persoalan ekonomi dan sosial akibat keberadaan industri di wilayah tersebut.
Taufik Mardin mengatakan, keresahan terbesar masyarakat saat ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dinilai belum optimal, khususnya terkait layanan BPJS Kesehatan. Banyak warga mengeluhkan status BPJS mereka tidak aktif sehingga khawatir tidak dapat memperoleh pelayanan medis saat dibutuhkan.
Menurutnya, masyarakat tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meski status BPJS tidak aktif karena hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Warga tetap harus bisa dilayani ketika membutuhkan pengobatan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain persoalan kesehatan, Taufik juga menyampaikan bahwa DPRD Babel saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Ia menilai regulasi tersebut penting mengingat masih banyak perempuan pekerja yang menjadi korban pelecehan maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun belum berani melapor karena minimnya perlindungan dan pendampingan.
“Perempuan harus mendapat perlindungan yang jelas dan rasa aman untuk menyampaikan setiap persoalan yang mereka alami,” tegasnya.
Aspirasi lain yang mencuat dalam reses tersebut berkaitan dengan keberadaan perusahaan di wilayah Air Batu yang dinilai belum memberikan dampak kesejahteraan yang proporsional bagi masyarakat setempat. Warga menilai penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterima masyarakat Air Batu masih jauh lebih kecil dibandingkan desa-desa lain di sekitarnya.
Menanggapi hal itu, Taufik menegaskan persoalan tersebut akan menjadi perhatian DPRD Babel agar masyarakat mendapatkan hak yang lebih adil.
“Nah, ini nanti pansus DPRD Babel harus memperjuangkan masyarakat di sini,” katanya.
