Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yogi Maulana, menyoroti pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah yang dinilai perlu dibenahi agar tidak menimbulkan ketimpangan penyerapan produksi antara wilayah Bangka dan Belitung.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul penghentian pembelian bijih timah di wilayah Belitung karena kapasitas RKAB telah terpenuhi, sementara di wilayah Bangka kapasitas penyerapan masih tersedia. Menurut Yogi, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi PT Timah.
“Apabila di wilayah Belitung pembelian terhenti karena kapasitas RKAB telah terpenuhi, sementara di wilayah Bangka masih tersedia kapasitas, maka perlu dijelaskan apakah terdapat kendala administratif, teknis, atau ketentuan lain yang menyebabkan kapasitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kondisi seperti ini jangan sampai merugikan masyarakat penambang dan perekonomian Belitung,” ujar Yogi Maulana, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai PT Timah perlu meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi dalam pengelolaan RKAB agar distribusi kapasitas produksi di setiap wilayah lebih proporsional dan tidak menimbulkan persoalan yang berdampak pada masyarakat.
Karena itu, Yogi mendorong PT Timah menyusun perencanaan RKAB yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan potensi produksi di masing-masing wilayah sehingga kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, ia juga meminta perusahaan memperkuat koordinasi internal antara unit operasi di Bangka dan Belitung agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyerapan produksi masyarakat.
“PT Timah perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD apabila terdapat kendala regulasi yang menyebabkan kapasitas RKAB di satu wilayah tidak dapat dimanfaatkan untuk wilayah lain,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, transparansi menjadi kunci agar seluruh pihak memahami persoalan yang terjadi dan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Transparansi sangat penting agar semua pihak memahami persoalan yang dihadapi dan bersama-sama dapat mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yogi meminta PT Timah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RKAB agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.
Ia menegaskan, pengelolaan RKAB yang lebih baik tidak hanya memberikan kepastian bagi masyarakat penambang, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
